"Hasil pengawasan BPPT memang masih terdapat banyak bus yang belum selesai dan kualitas pengerjaannya kurang baik," kata Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT, Prawoto, di kantornya kemarin.
Prawoto menambahkan, proses pengadaan bus tersebut sebenarnya belum seluruhnya kelar. Begitu pula proses inspeksinya, termasuk perusahaan vendor (pemenang lelang), yang seharusnya memastikan semua bus berfungsi. "Mungkin karena banyak, dan ada kebijakan mau dipakai, sehingga agak terburu-buru," kata Prawoto.
Dia mengatakan tim pengawas BPPT saat ini masih
grosir sprei murah dan sedang melakukan evaluasi menyeluruh untuk semua paket dan unit yang ada. Hal ini dilakukan untuk memberi penilaian akhir terkait dengan proses pengerjaan serta memberi rekomendasi hasil kerja yang belum memenuhi persyaratan, misalnya mesin yang berkarat, kebocoran AC, dan starter yang tak berfungsi.
BPPT "buka suara" setelah namanya beberapa kali disebut dalam pemberitaan dalam kaitan dengan kisruh pengadaan bus-bus Transjakarta itu. Banyak masalah yang ditemukan dari pengadaan bus. Pada 132 bus gandeng seharga hampir Rp 4 miliar per unit, misalnya, ditemukan kepala aki berkarat, fanbelt kendur, kabel terkelupas, fungsi pintu otomatis macet, AC mati, dan lampu indikator bahan bakar gas mati.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono menyatakan telah berhati-hati dalam pengadaan bus-bus itu. Udar, yang sudah dicopot dari posisinya pada pekan lalu, menambahkan, "Kami juga libatkan instansi lain yang kompeten, yaitu BPPT."
Dari spesifikasi teknis yang disusun BPPT, Prawoto mengatakan, harga bus gandeng sekitar Rp 4 miliar, bus single Rp 2,16 miliar, dan bus sedang Rp 1,2 miliar adalah wajar. Harga, kata dia, telah dihitung, di antaranya, berdasarkan daftar harga keluaran pabrikan/distributor tunggal dan faktor perubahan spesifikasi. "Bus articulated (gandeng) ini menggunakan bahan bakar CNG tipe 4. Saya enggak tahu yang Rp 2 miliar itu di mana, saya cari-cari enggak ada," ujarnya.
Inspektorat DKI Jakarta menduga ada kelalaian dari Dinas Perhubungan dan panitia lelang dalam mengecek kemampuan peserta lelang. "Seharusnya mereka (panitia lelang) memeriksa barang dan perusahaannya, apakah perusahaannya mampu mendatangkan bus sebanyak itu," kata Kepala Inspektorat DKI Jakarta Franky Mangatas di Balai Kota, kemarin.
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama malah menduga Dinas Perhubungan dan panitia lelang sengaja mengarahkan syarat tender supaya pemenangnya bisa menggunakan bus produksi Cina. "Mereka pintar mainnya, secara dokumen, lelang dimenangkan dengan sah, tetapi saya curiga sudah diarahkan sebelumnya," ujarnya.
Pemerintah Jakarta akan meminta bantuan BPKP DKI Jakarta untuk menentukan apakah lelang itu dimenangi secara sah. Jika semuanya memenuhi syarat, mereka tetap akan membayar bus yang sudah dipesan. "Tetapi, kalau setelah itu ada temuan mark-up, kami akan menyerahkannya ke pihak berwajib," katanya.AMIRULLAH | ANGGRITA DESYANI
Title
:
Bus Cina Datang Tak Utuh
Description
:
"Hasil pengawasan BPPT memang masih terdapat banyak bus yang belum selesai dan kualitas pengerjaannya kurang baik," kata Direktur ...