Depok - "Uang (BLSM)-nya memang diambil dulu, tapi dikembalikan lagi ke
saya," kata Ketua RT 2, Basri, kemarin. "Saya lalu berikan lagi kepada
warga saya yang benar-benar tidak mampu."
Menurut Basri, Mulyanto mengembalikan uang bantuan karena merasa
lebih mampu dibanding tetangganya. Basri justru mempertanyakan proses
seleksi warga yang berhak mendapat bantuan. Sebab, banyak warga mampu
justru mendapat jatah. "Sedangkan warga yang benar-benar tidak mampu
justru tidak dapat," tuturnya.
Pengembalian dana bantuan juga dilakukan seorang warga RT 4 RW 4
Kelurahan Pondok Cina. Ketua RW 4, Rofiih, mengatakan warganya, yang
tidak bersedia disebutkan namanya, mengembalikan KPS yang ia terima
kelurahan setempat.
KPS dibagikan tanpa melalui RT dan RW, melainkan langsung
dikirimkan ke alamat rumah tangga sasaran. Cara ini dianggap menyebabkan
penyaluran kartu yang tidak tepat sasaran. "Padahal, sebenarnya kami
paling mengetahui mana warga yang benar-benar tidak mampu," kata Rofiih.
Kepala Kantor Pos Kota Depok Asep Saepul Uyun mengatakan
pengembalian KPS bisa dilakukan melalui kelurahan masing-masing.
Selanjutnya, kelurahan akan menyerahkan KPS tersebut ke kecamatan,
sebelum dikembalikan ke pusat. KPS tersebut akan dialihkan ke warga lain
yang lebih membutuhkan.
Namun, Asep menambahkan, KPS tidak bisa begitu saja diberikan
kepada warga lain tanpa perantara pusat. "Jadi tidak bisa kartu punya si
A langsung diberikan kepada tetangganya. Jadi yang punya A harus
dikembalikan dulu, baru pemerintah yang memberikannya kepada orang
lain," kata dia.
Sampai saat ini, kata Asep, belum ada KPS yang dikembalikan ke
Kantor Pos Kota Depok. Jika dikembalikan, KPS tersebut akan dibagikan
dalam penyaluran BLSM sesi kedua pada September mendatang. Menurut Asep,
BLSM di Kota Depok diberikan kepada 41.103 rumah tangga sasaran (RTS).
Jumlah itu meliputi dua wilayah kerja, yaitu Depok (30.290 RTS) dan
Sawangan (10.813 RTS). Sampai akhir Juni, 60 persen dari kuota BLSM
telah diberikan.
Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memasang stiker
besar untuk 16.677 RTS penerima beras murah untuk rakyat miskin di
wilayahnya. Stiker itu akan dipasang di rumah warga penerima beras untuk
mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian program
raskin.
Kepala Dinas Sosial Tangerang Selatan Purnama Wijaya mengatakan
setiap warga yang menerima raskin akan diberi stiker untuk dipasang di
depan rumahnya. Kebijakan pemasangan stiker ini bisa menjadi sanksi
moral bagi warga mampu penerima raskin. "Harus diakui, banyak warga
mampu dapat raskin. Biar mereka malu rumahnya dipasangi stiker," kata
dia.
ILHAM TIRTA| JONIANSYAH
Title
:
Warga Depok Kembalikan BLSM
Description
:
Depok - "Uang (BLSM)-nya memang diambil dulu, tapi dikembalikan lagi ke saya," kata Ketua RT 2, Basri, kemarin. "Saya lalu ...