Priamanaya Bertahan, DKI Dapat Rp 8 Miliar

Sebelumnya, PD Pasar Jaya menganggap klausul serah-terima pengelolaan setelah kios terjual 95 persen itu tidak jelas. Tidak ada batas waktu di sana. Kontrak pengelolaan Blok A sejak 2003 itu sendiri seharusnya berakhir 2008. Tapi kemudian diperpanjang hingga akhir 2009 karena porsi 95 persen itu belum terpenuhi.

Pada April 2011, PD Pasar Jaya memesan audit investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang mengungkap potensi kerugian bagi DKI senilai Rp 179 miliar. Atas dasar itulah, PD Pasar Jaya memutus kontrak yang berbuntut gugatan oleh PT Priamanaya.

Pengadilan juga mengabulkan sebagian rekonvensi (gugatan balik) PD Pasar Jaya. Majelis hakim menyatakan bahwa perusahaan milik keluarga Menteri Perumahan Djan Faridz itu juga telah melanggar tata ruang bangunan dan tidak membayar service charge sebesar 5 persen untuk kios-kios yang belum terjual selama ini. "Untuk itu, menghukum Priamanaya untuk membayar pelanggaran tersebut Rp 8,2 miliar."

Menanggapi putusan hakim tersebut, tim kuasa hukum PT Priamanaya menolak berkomentar. "Anda sudah dengar sendiri apa yang diputuskan hakim, ya, sudah itu saja," kata seorang di antaranya.

Adapun kuasa hukum PD Pasar Jaya, Taufik Basari, mengatakan akan mengajukan permohonan banding. Menurut dia, kerugian Rp 179 miliar adalah aset daerah. "Jangan sampai negara dirugikan," ucapnya.

Di tempat terpisah, sejumlah pedagang di Blok A Tanah Abang mengeluhkan penurunan kualitas pelayanan selama sengketa terjadi. Misalnya, mesin penyejuk udara dimatikan lebih cepat dari waktu operasi. Kebersihan tidak terjaga. "Belakangan kondisi pasar tidak enak," kata Lina, salah satu pedagang. AFRILIA SURYANIS | SUTJI DECILYA | ANGGRITA DESYANI

Title : Priamanaya Bertahan, DKI Dapat Rp 8 Miliar
Description : Sebelumnya, PD Pasar Jaya menganggap klausul serah-terima pengelolaan setelah kios terjual 95 persen itu tidak jelas. Tidak ada batas waktu...